Friday, 4 March 2011

Hollywood oh Hollywood!

Sekitar satu bulan  yang lalu, waktu saya baru saja kembali ke Indonesia dari Tokyo untuk liburan musim dingin, saya mendengar berita besar mengenai fim-film Hollywood yang akan berhenti tayang di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Tentu saja berita ini sangat mengecewakan bagi saya, karena salah satu yang membuat saya ingin pulang adalah karena saya bisa nonton film-film box office di bioskop (berhubung untuk nonton bioskop di Jepang perlu dana Rp 100,000 - Rp 150,000). Setelah baca di berita, penghentian itu dilakukan oleh Motion Picture Associated (MPA) sebagai bentuk protes atas pemberlakuan bea masuk hak edar distribusi.

Kebijakan ini mendapatkan banyak reaksi dari masyarakat dan berbagai kalangan (tentunya). Ada yang memaki-maki pemerintah, ada juga yang mendukung pemerintah. Ada yang bilang Amerika Cuma kurang ajar saja mau menekan kita, MPA sudah terlalu manja dengan tariff sebelumnya, jadi biarkan saja. Ada juga yang bilang ini kesempatan emas bagi industry film dalam negeri yang selama ini didominasi film Hollywood untuk berkembang. Ada juga yang memaki-maki karena tidak mungkin pecinta film hanya disuruh nonton film Indonesia yang katanya identik dengan pocong dan teman-temannya. Pada akhirnya pemerintah berjanji akan menegosiasikan ulang kebijakan ini dengan pihak luar agar semua pihak bisa menang (win-win solution).

Memang berita ini sudah agak basi. Tapi saya ingin mencoba menganalisa kebijakan ini (dari segi ekonomi). Terlepas dari argumen banyak orang bahwa amerika manja atau kurang ajar atau apapun itu, saya ingin berargumen bahwa bila kondisi tidak berubah, maka semua pihak akan kalah.

Alasan pemerintah untuk menaikan tarif adalah untuk memberi kesempatan kepada industri film dalam negeri untuk berkembang karena selama ini pajak yang dikenakan ke industri dalam negeri jauh lebih besar daripada film impor sehingga timbul kesan tidak adil. Industri perfilman, walaupun punya keunikan sendiri, tidaklah berbeda jauh dari perindustrian lain, seperti industri pertanian, perikanan, makanan kaleng, mainan anak-anak, dsb. Penerapan tarif kepada barang impor adalah hal yang biasa dilakukan pemerintah untuk melindungi produsen dalam negeri. Tapi tidak banyak orang yang menyadari bahwa perlindungan terhadap produsen dalam negeri (yang terkesan membela rakyat) justru lebih sering merugikan rakyat. Hal ini dikarenakan dia seberang produsen dalam negeri ada konsumen dalam negeri, yang mewakili rakyat yang jauh lebih banyak.

Sebagai contoh, Jepang menerapkan tariff masuk beras impor sebesar 700% (sehingga di jepang tidak ada beras impor sama sekali) untuk melindungi petani dalam negeri. Sekilas ini tampak melindungi rakyat, tapi sebenarnya lebih banyak rakyat dirugikan karena bila Jepang membiarkan beras impor masuk, masyarakat banyak bisa mengkonsumsi beras dengan harga jauh lebih murah. Jepang beruntung karena penduduknya sudah memiliki daya beli yang kuat. Bayangkan jika kebijakan itu diterapkan di Indonesia yang masih memiliki begitu banyak penduduk miskin. Demi membela petani, pemerintah akan mengorbankan banyak penduduk miskin dan anak-anak jalanan di perkotaan (yang tidak punya lahan pertanian) seperti Jakarta, dengan harga beras yang lebih mahal.

Singkatnya, konsumen cenderung dirugikan dengan keberadaan tarif. Dalam bahasa ekonomi, ini disebut berkurangnya consumer surplus. Hal ini sudah bisa dilihat di berita-berita saat film-film Hollywood tidak beredar lagi. Banyak pecinta film kecewa karena tidak bisa nonton film Hollywood lagi (alih-alih harus nonton pocong). Dengan kebijakan ini, bisa dibilang konsumen akan menjadi the biggest loser.

Apakah konsumen menjadi satu-satu nya loser? Tentu jawabannya tidak. Pihak kedua yang akan kalah adalah pengusaha bioskop. Industri unik ini sudah lama bergantung pada pengedaran film-film impor dalam jumlah banyak. Bila film impor dicabut selamanya, walaupun film-film Indonesia akan merajalalela di bioskop tanah air, jumlahnya tetap belum bisa mencapai demand konsumen, secara kuantitas dan kualitas. Terlebih, karena adanya consumer preference, meniadakan film impor tidak lantas membuat semua orang yang biasa nonton film di bioskop akan tetap pergi ke bioskop untuk nonton film local seperti biasa. Jumlah orang yang dating ke bioskop akan turun (mungkin drastis), bioskop akan merugi, dan pada akhirnya bangkrut. Jika bioskop-bioskop bangkrut, maka bukan hanya film impor, film dalam negeri pun tidak bisa ditayangkan.

Sekarang saya ingin beralih ke pihak yang (mungkin) menjadi pemenang, produsen film dalam negeri. Pemerintah dan pemerhati film nasional banyak yang berargumen bahwa ini adalah saat yang tepat untuk kebangkitan film nasional. Saya bukan seorang pemerhati film atau budayawan, tapi saya tahu bahwa tanpa kompetisi, sebuah industri akan sulit maju. Dengan ketiadaan film film impor yang bermutu, produsen film dalam negeri mungkin tidak akan lagi bekerja sekeras sebelumnya untuk menyamakan kualitas dengan film-film impor (untuk merebut pasar perfilman). Selain sebagai competitor, film-film impor juga merupakan contoh, atau inspirator bagi aktor dan aktris dalam negeri. Cukup banyak yang menyayangkana kebijakan ini karena banyak dari mereka yang terinspirasi dari aktor dan aktris Hollywood  dalam berakting. Dengan alasan-alasan itulah saya meragukan kebangkitan film nasional dengan ketiadaan film-film impor (yang berkualitas).

Bagaimana dengan pihak pemerintah? Pihak pemerintah dirugikan dalam dua hal. Hal pertama dan yang paling jelas adalah hilangnya pemasukan pajak (tax revenue) dari film impor. Mungkin salah satu alasan pemerintah menaikan pajak adalah untuk menaikan pemasukan pajak dari film impor. Bukannya mendapatkan pemasukan lebih, pemerintah malah kehilangan seluruh pemasukan pajak. Kerugian pemerintah yang kedua adalah kemungkinan maraknya indutsri dvd bajakan. Saat pemerintah tidak memfasilitasi kebutuhan masyarakat (akan film-film impor), maka orang lain akan melakukannya walaupun secara ilegal. Maraknya indutsri dvd bajakan bisa berpengaruh buruk pada citra Indonesia sendiri. Indonesia sudah memiliki citra buruk dalam urusan perlindungan hak cipta. Bila dvd bajakan semakin marak, citra ini akan tambah buruk dan mengurangi potensi investasi di Indonesia oleh investor asing.

Lantas, apakah ada solusi dari permasalahan ini? Menurut saya, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah bernegosiasi dengan pihak MPA supaya tidak memblokade film impor ke Indonesia Syukur-syukur film impor bisa masuk walaupun bea masuk tetap dinaikkan sesuai rencana. Tapi walaupun film impor bisa masuk dengan bea masuk tersebut, kemungkinan besar harga tiket bioskop untuk film impor akan lebih mahal dari sebelumnya. Hal ini akan tetap mengurangi consumer surplus, seperti yang sudah saya jelaskan (tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali). Secara personal, saya lebih memilih solusi kedua, yaitu dengan mensubsidi industri film lokal, sperti dengan mengurangi pajak film (atau bahakan menghilangkan sama sekali). Dengan menghilangkan pajak film lokal, industri film dalam negeri bisa berkembang dengan berkurangnya cost, tanpa merugikan consumen (pecinta film) dengan ketiadaan film impor dan pengusaha bioskop.

Itulah alasan-alasan untuk mendukung argumen saya. Semua ini hanya opini saya, jadi kalau ada yang tersinggung jangan marah (mohon maaf sebelumnya), tapi kritiknya diterima dengan senang hati. Saya bukan bermaksud menjelek-jelekkan perfilman Indonesia. Saya sendiri nge-fans sama film-film Indonesia, walaupun saya tidak pernah nonto film yang ada judul pocongnya, jadi tidak tahu sebagus apa, hehe.

Renan Raimundus
MA Public Policy Student at Tokyo University

1 comment:

  1. Setuju Bon. Rasa-rasanya mindset "perlindungan produsen" ini sudah terlalu mendarah daging. Pemerintah dan, terutama, komprador lokal yang terlalu manja lah yang justru akan mereduksi kompetisi. Akibatnya selain kita jadi kurang kompetitif, kreatif, dan inovatif, konsumen dan distributor juga banyak dirugikan. Anyway nice analysis, ditunggu postingan2 berikutnya!

    ReplyDelete